PADANG — Proyek Pembangunan Jalan Paket 17 yang bersumber dari APBD Kota Padang dengan nilai kontrak Rp13.700.623.006 menjadi perhatian publik. Proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang yang dikerjakan PT Tanjung Harapan di kawasan Jalan Maransi, Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, dipertanyakan terkait material yang digunakan dan mekanisme pengawasannya.
Sorotan tersebut mencuat setelah dua warga berinisial An dan At menyampaikan informasi mengenai kondisi pekerjaan di lapangan. Mereka mempertanyakan asal-usul serta kualitas sejumlah material yang digunakan dalam pembangunan jalan tersebut.
Selain material, aktivitas pelaksana dan keberadaan pihak pengawas juga menjadi bagian dari informasi yang berkembang di lapangan. Namun, persoalan tersebut kemudian mendapat klarifikasi dari pihak kontraktor.
Saat dikonfirmasi mengenai keberadaan kantor pelaksana dan pengawas, pihak kontraktor melalui pesan WhatsApp menegaskan bahwa fasilitas tersebut tersedia.
“Ada, Bu. Saya ada mess. Silakan kalau mau bertemu saya di lapangan terus,” ujar pihak kontraktor.
Ia juga memastikan konsultan pengawas memiliki kantor tersendiri.
“Pengawas ada kantor tersendiri, Bu. Ada,” katanya.
Klarifikasi tersebut sekaligus menjawab informasi sebelumnya mengenai keberadaan kantor pelaksana dan pengawas yang sempat dipertanyakan masyarakat. Dengan demikian, persoalan mengenai kantor tersebut tidak dapat serta-merta disimpulkan sebagai bentuk kelalaian sebelum dilakukan pengecekan langsung di lapangan.
Material Diklaim Sudah Melalui Pengujian
Sementara terkait kualitas material, Hendra selaku pihak kontraktor menyatakan seluruh material yang datang ke lokasi telah melalui proses pengujian dan dinyatakan memenuhi mutu pekerjaan.
“Material yang datang sudah dilakukan uji dan sesuai dengan mutu pekerjaan,” ujar Hendra.
Pernyataan kontraktor tersebut menjadi penting untuk ditelusuri lebih lanjut melalui dokumen teknis. Sebab, kesesuaian material sebuah proyek tidak semata-mata dapat dilihat secara kasatmata, melainkan perlu didukung dokumen hasil pengujian laboratorium, spesifikasi teknis, sumber material, serta dokumen penerimaan material di lapangan.
Apabila seluruh material telah memenuhi spesifikasi, dokumen tersebut dapat menjadi bukti teknis sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat mengenai kualitas pekerjaan.
Sebaliknya, jika dalam pemeriksaan nantinya ditemukan material yang tidak memenuhi persyaratan kontrak, hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian karena kualitas material berpengaruh terhadap kekuatan konstruksi, umur layanan jalan, serta efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Proyek Jalan Paket 17 tercatat memiliki Nomor Kontrak 015/Kont-PJ/APBD/DPUPR/2026 dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender. Konsultan pengawas yang ditunjuk adalah PT Perencana Jaya Indonesia KSO PT Taru Nusantara.
Pengawasan Jadi Kunci
Dengan nilai pekerjaan mencapai Rp13,7 miliar, mekanisme pengawasan menjadi bagian penting yang perlu dipastikan berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan bukan hanya menyangkut progres fisik, tetapi juga pemeriksaan material, metode pelaksanaan, mutu pekerjaan dan kesesuaiannya dengan dokumen kontrak.
DPUPR Kota Padang sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut memiliki peran penting untuk memastikan pekerjaan yang dibiayai APBD benar-benar sesuai spesifikasi teknis.
Masyarakat sebagai pengguna hasil pembangunan juga memiliki hak untuk memperoleh kepastian bahwa anggaran publik digunakan secara tepat dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas.
Sementara itu, informasi mengenai dugaan persoalan legalitas sebagian material masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Dugaan tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta sebelum terdapat bukti maupun keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi DPUPR Kota Padang, PT Tanjung Harapan, PT Perencana Jaya Indonesia KSO PT Taru Nusantara maupun pihak lain yang berkaitan dengan proyek tersebut.
Pertanyaan publik kini bukan sekadar mengenai siapa yang mengerjakan proyek, tetapi apakah setiap material yang digunakan telah benar-benar diuji, memenuhi spesifikasi kontrak, memiliki sumber yang jelas, serta diawasi secara ketat hingga pekerjaan selesai?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk memastikan proyek jalan senilai Rp13,7 miliar benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan tidak menyisakan persoalan di kemudian hari.
(Tim)
0 Komentar