Padang - Penegakan supremasi hukum terkait adanya dugaan Kolusi dan Nepotisme yang bisa menimbulkan kerugian negara di Kejaksaan Tinggi Sumbar dipertanyakan.
Pasalnya laporan pengaduan yang dilayangkan PT. Inanta Bhakti Utama hingga saat ini tidak ada kejelasannya.
Ketua Lembaga Pengawasan dan Kebijakan (LP KPK) Provinsi Sumbar Ir. Hermansyah mengungkapkan kepada media bahwa pihaknya telah mendapatkan informasi dari pelapor yang merasa dirugikan atas proses lelang paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Paket 1 di Dinas PUPR Kota Padang.
Diungkapkan Hermansyah bahwa Awaluddin Rao sari PT. Inanta Bhakti Utama mengatakan bahwa laporan pihaknya tertanggal 22 Juni 2026 ke Kejaksaan Tinggi Sumbar tidak ada kejelasan hingga saat ini. Padahal laporan tersebut diterima pada Kamis (25/6/26) lalu.
Laporan pengaduan dengan nomor 01/Dumas.IBB/VI/2026 itu juga telah dikoordinasikan dengan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar. Sayangnya tidak ada kejelasan sampai detik ini.
Hermansyah merasa heran sebab sudah dua bulan lebih laporan pengaduan yang di layangkan Awaludddin Rao tidak jelas kelanjutannya. Jika memang tidak ada indikasi kolusi dan nepotisme, pihak Kejati Sumbar harus memberitahukannya pada pelapor. Dan jika ada indikasi yang menimbulkan kerugian negara, maka Kejati Sumbar harus segera memprosesnya dan membawa para pelaku korupsi ke meja hijau, tandas Hermansyah yang akrap disapa Man Cakra.
“LP KPK Sumbar akan segera menyurati Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar terkait hal ini. Bahkan kami juga akan membawa kasus ini ke Kejaksaan Agung agar laporan pengaduan itu jelas titik terangnya apakah ada indikasi korupsi atau tidak. Kami akan kawal pengaduan itu sampai ada kejelasannya. Jika tidak ada kejelasan, maka kami mempertanyakan kinerja Kejati Sumbar. Ada apa dengan Kejati?, ujarnya. (Tim)
0 Komentar