PADANG PANJANG — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang Panjang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut dicapai setelah pembahasan panjang dan mendalam antara legislatif dan eksekutif dalam rapat di Ruang Rapat DPRD Kota Padang Panjang, Jumat (7/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar DPRD Kota Padang Panjang, Imbral, SE, didampingi Wakil Ketua DPRD Mardiansyah, S.Kom dan Nurafni Fitri, SH. Dari Pemko Padang Panjang, TAPD dipimpin Asisten II Setdako, Indra Gusnady.
Dalam pembahasan, Banggar DPRD memberikan sejumlah catatan dan meminta agar arah anggaran 2027 benar-benar mendukung visi, misi dan program unggulan (Progul) Wali Kota Padang Panjang.
Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain pembenahan Islamic Center, revitalisasi Pasar Pusat, penataan pedestrian dan jalan protokol, pengembangan kawasan Lubuk Mata Kucing, serta pembenahan GOR Chatib Sulaiman Bancah Laweh.
Pengembangan Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) juga menjadi perhatian.
Begitu pula penyelenggaraan event berskala regional dan nasional yang dinilai dapat mendorong kunjungan wisatawan ke Kota Padang Panjang.
Tak hanya pembangunan fisik dan pariwisata, Banggar juga menyoroti program yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti beasiswa, bedah rumah, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan di RSUD Kota Padang Panjang, hingga pengalokasian anggaran untuk gaji PPPK Paruh Waktu.
Sektor pendidikan turut menjadi perhatian. Banggar meminta Dana BOS Daerah pada Dinas Pendidikan tetap diprioritaskan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan.
Setelah seluruh substansi dibahas dan berbagai masukan disampaikan, Banggar DPRD dan TAPD akhirnya menyepakati Rancangan KUA-PPAS APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2027.
Namun, kesepakatan tersebut bukan akhir dari proses. Hasil pembahasan selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota Padang Panjang.
Persetujuan bersama KUA-PPAS tersebut nantinya menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2027.
Dengan demikian, perhatian berikutnya bukan hanya pada angka anggaran, tetapi juga bagaimana program yang telah menjadi prioritas tersebut benar-benar mendapat dukungan anggaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (HD)
0 Komentar