Padang, 14 Oktober 2025 – Himbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Pemerintah Daerah untuk mengendalikan harga daging ayam ras dinilai hanya menyentuh permukaan masalah. PW Komunitas Aktivis Muda Indonesia (KAMI) Sumatera Barat menduga volatilitas harga ayam broiler di Ranah Minang adalah cerminan dari kegagalan struktural dan praktik monopoli terintegrasi yang dilakukan oleh korporasi besar, khususnya PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) melalui anak-anak perusahaannya.
Dominasi Rantai Pasok Ciptakan Ketergantungan Absolut
Ketua Umum PW KAMI Sumbar, Rifki Fernanda Sikumbang, menjelaskan bahwa sistem kemitraan inti-plasma yang diterapkan perusahaan raksasa telah menciptakan ketergantungan absolut bagi peternak lokal. Dominasi ini menguasai seluruh rantai pasok, mulai dari hulu hingga hilir.
"Perusahaan inti mengendalikan seluruh Input Vital seperti pakan dan DOC (Day Old Chicks/Anak Ayam Umur Sehari). Kenaikan biaya pakan, yang merupakan komponen terbesar, langsung dibebankan kepada peternak, tetapi saat harga jual ayam di pasar sedang baik, peternak plasma terikat kontrak dengan harga yang ditentukan korporasi. Ini membatasi pasokan ke pasar bebas lokal dan berujung pada lonjakan harga eceran yang merugikan konsumen," tegas Rifki.
Melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999
KAMI Sumbar menegaskan praktik dominasi pasar ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terutama terkait:
• Pasal 11 (Kartel): Dugaan pengaturan produksi bibit (DOC) yang membatasi suplai.
• Pasal 17 (Monopoli): Penguasaan penuh atas rantai pasok pakan dan DOC yang menghalangi peternak mandiri untuk bersaing secara wajar, menciptakan barrier to entry.
KAMI Sumbar menilai Pemda Sumbar tidak bisa hanya bergantung pada operasi pasar. Dibutuhkan intervensi regulasi yang tegas dan berpihak kepada masyarakat kecil.
Rifki Fernanda Sikumbang menyampaikan seruan yang tajam:
“Hari ini korporasi telah berladang di punggung rakyat, kami ingatkan kooporate jangan ganggu dapur masyarakat. Monopoli ayam broiler di Sumatera Barat adalah bentuk penjajahan ekonomi gaya baru yang merampas kedaulatan pangan kita. Pemerintah daerah dan KPPU harus berani membongkar praktik ini, karena inflasi bukan sekadar angka statistik—ia adalah penderitaan nyata rakyat kecil yang semakin sulit membeli lauk pauk harian.”
KAMI Sumbar menuntut KPPU dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk segera mengambil langkah konkret:
1. Melakukan Audit Struktural terhadap penguasaan pasar PT Japfa Group di Sumbar berdasarkan mandat UU No. 5 Tahun 1999.
2. Mendorong Kemandirian Peternak melalui koperasi pakan lokal untuk memutus mata rantai ketergantungan.
3. Memperkuat Regulasi Kemitraan yang adil, memberikan ruang negosiasi harga yang layak bagi peternak kecil.
PW KAMI Sumbar menyatakan naskah kritis ini akan segera dikirimkan secara resmi sebagai aduan kepada KPPU Pusat/Wilayah dan Gubernur Sumbar untuk menindaklanjuti dugaan praktik anti-persaingan yang menyebabkan inflasi pangan di daerah, dan sekaligus KAMI Sumbar Mengajak semua pihak untuk tidak mengambing hitamkan tinggi nya permintaan MBG sebagai penyebab naiknya harga daging ayam, justru Progran MBG merupakan peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tutup Rifki.
0 Komentar