PADANG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Provinsi Sumatera Barat menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk "Dialog Interaktif Mengatasi Inflasi Tahun 2026 di Provinsi Sumatera Barat" di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kamis (9/7/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah, Bank Indonesia, organisasi petani, insan pers, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas strategi pengendalian inflasi serta menjaga stabilitas perekonomian daerah.
Forum menghadirkan narasumber dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Azrizal, S.Pd., M.Si., yang mewakili Kepala Biro Perekonomian. Dalam paparannya, Azrizal menjelaskan berbagai kebijakan dan strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengendalikan inflasi daerah.
Turut hadir sebagai narasumber Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Andy Setyo Biwa, serta Ketua APKASINDO Sumatera Barat, Jufri Nur, S.E., M.M.,dan juga Pimpinan umum koran padang yang akrab dipanggil Opung,yang menyampaikan pandangan mengenai peran sektor perbankan dan komoditas perkebunan dalam menjaga stabilitas harga.
Dalam pemaparannya, Azrizal menjelaskan bahwa pengendalian inflasi memiliki landasan hukum yang kuat, di antaranya Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2024 mengenai sasaran inflasi tahun 2025–2027, serta Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-19-2026 tentang pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat.
Pemerintah bersama Bank Indonesia menetapkan target inflasi nasional tahun 2026 sebesar 2,5 persen ±1 persen, sehingga inflasi diharapkan berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Selain memaparkan kebijakan daerah, Azrizal juga mengulas kondisi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Situasi tersebut berdampak terhadap kenaikan harga komoditas dunia, meningkatnya inflasi global, menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat, serta menurunnya aliran modal ke negara-negara berkembang.
Meski demikian, kondisi perekonomian Sumatera Barat menunjukkan tren positif. Berdasarkan data yang dipaparkan, ekonomi Sumatera Barat pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh 5,02 persen (year on year), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,69 persen.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan, percepatan belanja pemerintah, serta membaiknya kinerja sektor konstruksi, perdagangan, transportasi, dan pertanian, khususnya subsektor perkebunan kelapa sawit.
Ketua DPW KJI Sumatera Barat Peter Prayuda mengatakan forum diskusi ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, media, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengendalikan inflasi di daerah.
Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang edukatif kepada masyarakat mengenai kondisi ekonomi, perkembangan harga kebutuhan pokok, serta berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga.
"Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, media, pelaku usaha, dan masyarakat merupakan modal penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Melalui forum ini diharapkan lahir berbagai rekomendasi yang dapat mendukung kebijakan pengendalian inflasi di Sumatera Barat," ujar Peter Prayuda.
Panitia pelaksana juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Gubernur Sumatera Barat, para narasumber, serta seluruh peserta yang mengikuti forum hingga selesai.
Kegiatan ini turut didukung jajaran pengurus DPW KJI Sumbar, di antaranya Bendahara Eka Yanita Sari, Sekretaris Angga Pratama, S.E., beserta seluruh pengurus yang berkomitmen memperkuat sinergi antara media, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung pembangunan ekonomi serta menjaga kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.
(Fitrya S)
0 Komentar